Mendes PDTT: Peluang Usaha di Desa Semakin Luas dengan Adanya UU Cipta Kerja

Peristiwa
Syahroni
08 Okt 2020   18:32 WIB

Komentar
Mendes PDTT: Peluang Usaha di Desa Semakin Luas dengan Adanya UU Cipta Kerja

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar. (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Disahkannya omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR pada Senin (5/10) lalu, menjadi angin segar untuk masyarakat pedesaan. Hal itu disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers secara daring yang digelar Kamis (8/10).

Gus Menteri, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar mengungkapkan. Undang-undang Cipta Kerja sangat menguntungkan masyarakat desa. Salah satu poin yang dinilainya menguntungkan masyarakat desa itu ada di Pasal 117 yang menegaskan posisi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) menjadi badan hukum.

"Solusi badan hukum Bumdes sudah muncul di dalam UU Cipta Kerja Pasal 117. Jadi tegas sekali disana, 'badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut bumdesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa, dan/atau bersama desa-desa, guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa'," ujar Gus Menteri.

Ia merangkan, di aturan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) belum tegas tertulis sebagai badan hukum. Sehingga Bumdes sulit bermitra secara setara. Misalnya, Bumdes belum bisa mengakses dana pinjaman perbankan secara resmi. 

Namun, di UU Cipta Kerja ini Bumdes bisa mempunyai legal standing sebagai badan hukum yang akan memberikan dampak yang luar biasa bagi pengembangan Bumdes sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa. 

"Jadi dikunci disitu oleh UU Cipta Kerja. Kalimat terakhir ini, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Nah dengan demikian jelas sekali posisi atau keberadaan Bumdes sudah resmi sebagai badan hukum dan ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi pengembangan Bumdes sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa," lanjutnya. 

Selain itu, kata Gus Menteri, UU Cipta Kerja ini juga bisa memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan kepada Bumdes, koperasi, serta UMKM untuk menjalankan usaha dan memberikan kemudahan investasi ke desa. Dengan begitu, UU Cipta Kerja dinilai akan berdampak kepada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi desa. 

“Inilah yang kami harapkan sejak awal, kalau penyerapan tenaga kerja di desa bagus, pasti akan mengurangi atau menghambat urbanisasi,” ucap dia. 

Abdul melanjutkan, di Pasal 109 UU Cipta Kerja juga disebutkan pendirian perseroan terbatas perorangan dapat dilakukan oleh Bumdes dan Usaha Mikro Kecil (UMK). Nantinya, pendirian perseroan terbatas perorangan itu akan diberikan keringanan biaya. 

Selain itu, UU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM di desa. Ia merujuk pada Pasal 86, dimana tertera kemudahan bagi pendirian koperasi primer. Kini pendirian koperasi primer cukup beranggotakan 9 orang, tidak lagi minimal 20 orang dan koperasi primer dapat menjalankan prinsip usaha syariah.

Kemudian di Pasal 91 tentang pendirian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga tak dibutuhkan lagi proses perizinan. Pelaku UMKM hanya perlu melakukan pendaftaran saja. Nantinya, pemerintah akan memberikan insentif berupa keringanan biaya bagi UMKM dalam melakukan pendaftaran. Tak hanya itu, dalam pengurusan sertifikasi halal juga akan digratiskan. 

“Peluang usaha di desa semakin luas dengan adanya UU Cipta Kerja,” tutupnya. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: