Kemendag Sudah Keluarkan Izin, Bulog Belum Mau Impor Beras, Kenapa?

Peristiwa
Syahroni
23 Mei 2018   22:30 WIB

Komentar
Kemendag Sudah Keluarkan Izin, Bulog Belum Mau Impor Beras, Kenapa?

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Izin impor beras tahap II sudah dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Namun demikian, Perum Bulog yang diberi tugas melakukan impor beras, belum juga mau menjalankan tugasnya mendatangkan beras dari luar negeri. 

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso atau Buwas menyebut, pihaknya belum akan melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton yang izinnya telah dikeluarkan Kemendag. Ia mengaku sengaja menunda impor beras karena ingin memeriksa lagi pasokan beras yang ada saat ini.

Baca Lainnya : Impor Beras Harus Dilakukan, Asalkan...

Pengecekan itu nantinya akan mengacu pada data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Itu jadi salah satu pertimbangan kita nggak sembarangan, harus dihitung betul kalau memang harus, dari mana pedomanannya, datanya yang mengatakan harus impor 500.000 ton, dari mana kalau butuh nggak kenapa (impor)," katanya di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5).

Dengan begitu, Buwas mengaku pihaknya harus melakukan penundaan impor beras. Bahkan ia menyebut, pihaknya juga bisa menolak melakukan impor beras jika serapan dalam negeri penuh.

"Jadi kita menunda dulu, toh itu sudah menjadi perintah. Tapi bisa juga menolak bilamana serapan dalam negeri penuh, gudang kita penuh. Saya harus tunggu data BPS biar akurat," sambungnya.

Lebih lanjut, pihaknya akan bekerjasama dengan berbagai kementerian untuk melakukan perbaikan data. Rencanannya, data tersebut akan memantau dari luas tanam hingga potensi produksi padi nusantara.

Baca Lainnya : Mendag: Impor Beras Tambahan, untuk Menjaga Stabilitas Harga

"Gini, kita harus perbaiki, BPS ya nanti harus ada data resmi akurat masalah pertanian kita berangkat dari luas pertanian di Indonesia per provinsi per kota per kabupaten per kecamatan dan per desa. Terus produksi pertanian beras per kota, kabupaten, camat, desa kalau demikian kita tahu dong hasil pertanian berapa banyak," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengkaji ulang data produksi padi. Langkah ini dilakukan karena acuan pemerintah adalah data BPS. BPS pun akan merilis data terbaru soal produksi padi. [RN]


 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Mentan Perkuat Regenerasi Petani Lewat Smartfarming

Peristiwa   14 Juni 2021 - 10:12 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: